Juru Bicara Fraksi Persatuan Demokrat, Muzahar pada paripurna pagi hari tadi mengatakan kalau mereka meminta Pemerintah daerah berkomitmen dalam pembenahan aset.
“Terutama aset daerah yang ada pada dinas pendidikan dan dinas kesehatan pada bukti kepemilikan pemerintah daerah sangat lemah, tidak memiliki dokumen yang memadai jika terjadi suatu sengketa terhadap pihak-pihak yang merasa memiliki karena hak waris," katanya.
Fraksi Persatuan Demokrat kata dia, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian atas dana perimbangan/ transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang mengalami pengurangan maupun penyesuaian dana transfer antar daerah baik dalam hal pendapatan, belanja serta pembiayaan.
“Meminta kepada Pemerintah Daerah lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, terkait realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2022,” tegas Muzahar.
Selain itu, Fraksi Persatuan Demokrat juga meminta dalam hal penyusunan anggaran, Pemerintah Daerah berkomitmen dengan asas perencanaan, strategis dan program unggulan serta kewajiban dasar pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terpenuhi secara optimal.
“Tidak menganggarkan bantuan-bantuan hibah kepada lembaga yang bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam skala anggaran yang terhitung besar,” tutupnya. (Zal)
.jpg)
